9 Prinsip Dasar Asuransi Syariah Yang Wajib Diketahui

9 Prinsip Dasar Asuransi Syariah Yang Wajib Diketahui – Asuransi muncul karena tingginya kebutuhan manusia terhadap rasa tentram untuk menghadapi resiko di hari esok. Menjamurnya asuransi konvensional ditengah masyarakat muslim, membuat kondisi menjadi sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, karena asuransi konvensional masih lekat  dengan praktik-praktik yang diharamkan syariat islam, sementara asuransi telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat muslim.

Kegelisahan umat muslim coba direspon oleh para ulama. Majma’ Al Fiqh Al Islamiyang merupakan divisi fikih Organisasi Konferensi Islam (OKI), pada tahun 1985 mengusulkan konsep pengganti asuransi komersial dengan keputusan No. 9 (9/2), yang berbunyi :

“Sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan yaitu ta’min ta’awuni (asuransi syariah) yang dibangun atas dasar hibah dan tolong menolong.” Demikian halnya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah mengeluarkan fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah No : 21/DSN-MUI/X/2001.

Baca Juga : Asuransi Syariah Dalam Islam

Definisi ta’min islami (asuransi syari’ah) itu sendiri, yaitu kesepakatan sekelompok orang yang menghadapi resiko tertentu untuk mengurangi dampak resiko yang terjadi, dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah yang mengikat, sehingga terhimpun dana.

Dana ini memiliki tanggungan tersendiri yang digunakan untuk membayar ganti rugi para peserta asuransi syariah atas resiko yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dana ini dikelola dewan yang ditunjuk oleh para pemegang polis, atau sebuah perusahaan jasa dengan akad wakalah (pelimpahan kuasa) untuk mengendalikan dana atau untuk mengembangkan dana.

Prinsip – Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari’ah berdasarkan panduan umum dari para ulama ataupun dewan syari’ah di setiap negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dasar badan dana :

1. Hibah

Hibah bersifat mengikat. Harus dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa setiap peserta memberikan hibah untuk bada dana. Dana dan laba digunakan untuk ganti rugi atas klaim peserta.

2. Perusahaan Pengelola Wajib Memiliki 2 Rekening

Perusahaan pengelola wajib memiliki dua rekening yang satu sama lainnya tidak ada kaitan, yaitu rekening khusus milik perusahaan dan rekening khusus milik badan dana.

3. Perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil

Dan pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang terhimpun maka perusahaan juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).

4. Aset Dan Laba

Aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis bukan perusahaan, begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana.

5. Laba Dari Dana Yang Dikembangkan

Boleh dicantumkan bahwa laba dari dana yang dikembangkan diperuntukka sebagai dana cadangan atau menutupi sebagian premi (premi yang harus dibayar menjadi berkurang), atau disalurkan kepada yayasan sosial atau dibagikan kepada pemegang polis, dan perusahaan pengelola sama sekali tidak berhak atas laba ini.

6. Dilikuidasi

Pada saat asuransi dilikuidasi maka seluruh aset dan data tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial.

7. Pemegang Saham

Sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi.

8. Komitmen

Asuransi syariah wajib komitmen menerapkan ajaran islam dalam setiap kegiatan usaha dan investasinya dan tidak boleh menanggung resiko atas perbuatan haram atau tujuan-tujuan yang diharamkan.

9. Pengawas Syariah Asuransi

Pengangkatan dewan pengawas syariah asuransi. Fatwa yang dikeluarkan dewan ini mengikat dan wajib dipatuhi perusahaan pengelola, juga harus ada auditor syari’ah dalam struktur kepengurusan perusahaan.

Baca Juga : Hukum Asuransi Menurut Islam

Maka bagi umat muslim perhatikanlah prinsip-prinsip dasar asuransi syariah tersebut, terlebih ketika akan memilih perusahaan pengelola yang mengatasnamakan asuransi syariah. Saat ini sudah banyak bermunculan perusahaan asuransi syariah/takaful di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, bahkan di Indonesia, yang menjalankan usahanya sesuai dengan syariat islam.

Referensi : Harta Haram Muamalat Kontemporer, Dr. Erwandi Tarmizi, MA (BMI Publishing : 2016)